Surau TV

Banner

Pedoman RTRW Agam Disusun Sesuai Arahan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat

Image
Friday, 15 September 2017 | 15:40:23 WIB


Agam: Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sangat strategis bagi pembangunan daerah Kabupaten Agam. Maka dari itu, perlu segera disusun dan ditetapkan agar menjadi pedoman seluruh pihak.

Bupati Agam melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Isman Imran, mengatakan, RTRW Kabupaten Agam yang kita susun ini harus sinergis dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan arahan dari Pemerintah Pusat, sehingga kebijakan dan strategi yang termuat dalam RTRW kita menjadi sesuai dengan arahan dari pusat dan provinsi

“Salah satu Misi pada RPJMD Kabupaten Agam sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang melaksanakan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan. Sesuai amanat UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” ujarnya, saat menghadiri acara konsultasi publik penyusunan RTRW Kabupaten Agam tahun 2010-2030, di Hotel Nuansa Maninjau, Kamis (14/9/2017).

Menurut Isman Imran, pada dasarnya ada dua komponen pokok dalam dokumen RTRW yaitu pengaturan tentang wujud struktur ruang dan wujud pola ruang. Struktur ruang terkait dengan susunan pusat pemukiman dan jaringan prasarana dan saarana sebagai pendukung kegiatan masyarakat. Sedangkan pola ruang terkait dengan distribusi peruntukan ruang seperti fungsi lindung dan fungsi budidaya.

“Karena rentang waktunya sampai 20 tahun, maka RTRW ini endingnya harus mampu melihat ke depan serta lebih penting lagi mampu mengantisipasi isu-isu strategis di masa depan seperti potensi krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan termasuk krisis moral di tengah masyarakat. Sebab indikasi dari berbagi krisis tersebut sudah mulai terasa saat ini, dengan tidak melupakan kondisi daerah perbatasan,” jelasnya.

Isman Imran meminta agar semua pihak mulai dari anggota DPRD, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat se-Agam, Walinagari se-Agam, LSM dan tokoh masyarakat, agar memberikan masukan yang konstruktif sehingga dokumen RTRW yang ada akan semakin lengkap dan berkualitas sehingga pada akhirnya secepatnya dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

"Memang masih ada beberapa poin yang harus kita sempurnakan dalam draf RTRW ini, meski demikian draf yang disusun tim hampir memadai," ulasnya. (*)

sumber:RRI

Sumber :

Laporan :

Editor : 0

loading...